Soroti Dugaan Mega Korupsi Kota Bogor, GPI Akan Lakukan Demonstrasi di Bogor dan Jakarta

BOGOR - Gerakan Pemuda Islam Kota Bogor rencananya akan aksi besar-besaran dalam memperingati Hari Anti Korupsi pada tanggal 06-09 Desember 2022 mendatang. 

Di Hari Anti Korupsi tersebut, GPI Kota Bogor menyoroti dugaan penyalahgunaan anggran beberapa intansi di Kota Bogor.  GPI menyebut, terdapat dugaan Mega Korupsi di Kota Bogor. 

Baca juga: Rapim Pewarna Indonesia, Selaraskan Nilai Kebangsaan dengan Eksistensi Organisasi

Dugaan Korupsi yang disoroti GPI Kota Bogor tersebut, yakni aliran dana BOS Dinas Pendidikan, aliran dana hibah Pemkot kepada Kejari, Baznas dll, dugaan KKN Dinas Kesehatan Kota Bogor, dugaan Skandal Wali Kota, DPRD, Kadin, terkait anggaran proyek tahun 2021-2022 dan dugaan KKN dan Fee Proyek Dinas PUPR. 

" Dalam rangka memperingati hari anti korupsi, sekaligus wujud nyata dari reformasi 98, reformasi diseluruh aspek, termasuk diantarnya aspek hukum & birokrasi, makanya kami melihat ada yang perlu dibenahi oleh aparat hukum di Kota Bogor, khususnya kejaksaan" ungkapnya 

Baca juga: Demo Mahasiswa di Kota Cirebon Sempet Ricuh

"kejaksaan negeri kota bogor seakan tidak berkutik dan diam-diam dalam menegakan hukum di kota bogor, khususnya pemberantasan korupsi", sambung Ketua GPI Kota Bogor Bayu saat dihubungi Indonesiasatu.co.id ( 02/11/22). 

Menurut Bayu, Penegakan hukum di kota bogor sangat lemah, adanya dugaan korupsi yang menyangkut beberapa Instansi termasuk Wali Kota dan DPRD sampai saat ini tidak ada tindakan dari pengak hukum. 

Baca juga: Bojongkondang Langkaplancar Sudah Seharusnya Bangkit

" Kita lihat betapa lemahnya mereka dengan pemkot, sehingga kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum dipemkot yang muncul kepermukaan, seakan-akan mereka tutup mata, tutup telinga, atau sudah nyamankah dengan hibah dari pemkot ?", ungkap Bayu. 

Kata Bayu, Pernyataan Wali Kota yang akan memblacklist perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum, nyatanya sampai saat ini tidak dilakukan. 

Baca juga: Tuntutan Kepala Desa/Kuwu Akhirnya Diterima Anggota Komisi II dan Badan Legislasi DPR RI

" Belum lagi dugaan skandal mafia proyek, dugaan pengkondisian proyek yang di mulai dari SKPD, terus masuk di DPRD dan disahkan dengan deal-dealan tertentu, seharusnya aparat hukum di Kota Bogor mencoba mengusut dugaan-dugaan permainan anggaran, ini sudah menjadi konsumsi publik yang harus diluruskan", tegasnya. 

Dari hal tersebut diatas GPI selaku organisasi yang mengemban tugas sebagai kontrol sosial, akan melakukan aksi besar-besaran di Jakarta. 

Baca juga: Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Cirebon Gruduk Gedung DPRD Kota Cirebon

" Untuk itu saya pribadi selaku kontrol sosial dan sebagai ketua GPI Kota Bogor, akan melakukan aksi longmarch kejakarta, agar pusat melihat permasalahan - permasalahan yang ada di Kota Bogor, demi majunya kota bogor dan lebih baik lagi", Pungkasnya. ( feri)